Soreini.com, Sampai akhir november 2017, pemerintah berhasil menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.95,6 triliun, atau sebesar 89,6% dari target yang ditetapkan.
Menurut Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, sampai
akhir November itu lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2016 lalu yang hanya menyalurkan dana KUR sebesar Rp 94,3 triliun.
"NPL (net performing loan) juga rendah sekali hanya 0,22% per November, dengan realisasi Rp 95,6 triliun atau 89,6%," kata Iskandardi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Iskandar juga menjelaskan, pencapaian sampai akhir November ini paling besar berasal dari tiga perbangkan milik BUMN yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI.
Dari target Rp 71,2 triliun Bank BRI mampu merealisasikan sebesar Rp 69,6 triliun atau 97,8%, sedangkan Bank Mandiri dari target Rp 13 triliun terealisasi Rp. 13,3 triliun atau 102,5%, dan Bank BNI dari target Rp 12 triliun terealisasi Rp 9,7 atau80,9% dengan catatan realisasi posisi per Desember.
Sedangkan untuk bank swasta dari Rp 4,9 triliun hanya Rp 1,3 triliun atau 24,9% yang disalurkan. Lalu, BPD dari target Rp 4,2 triliun realisasinya Rp 1,6 triliun atau hanya 31,2% dengan catatan realisasi posisi per November.
"Harapan kita bisa Rp 100 triliun, mungkin bisa 92%-93% di Desember," tambah dia.
Sepanjang 2017, penyaluran Kredit Usaha Rakyat ditujukan pada 4 juta debitur oleh 41 lembaga keuangan, mulai perbankan, koperasi, dan lainnya.
Berdasarkan sektornya, Iskandar menuturkan, penyaluran KUR untuk sektor produktif mencapai 44% atau melebihi dari target 40%, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 33%. Sektor produksi yang dimaksud adalah pertanian, perikanan, pengolahan, konstruksi, dan jasa-jasa produktif.
Sektor pertanian berhasil naik menjadi 24% dari yang sebelumnya 17,4% di 2016. Begitu juga sektor perikanan menjadi 1,6% dari sebelumnya hanya 1,2%. Lalu, sektor industri naik menjadi 5,9% dari sebelumnya 4,1%, sedangkan sektor jasa-jasa naik menjadi 12,5% dari 11%. Untuk sektor perdagangan mengalami penurunan dari 66% ke 56,3%.
"Perdagangan turun, kenapa pemerintah fokus ke produksi, karena hasilkan tambahan output dan jasa yang baru berarti suplainya naik. Kalau perdagangan itu-itu saja, suplainya tetap tapi demannya naik akibatnya inflasi," terang Iskandar. (Sumber.detik finance)
Advertisement
